Istri Menjabat Kades, Suami Disinyalir Lakukan Praktek Pungli Dana Sertifikat Prona

0
512
Foto ilustrasi

PADANGLAWAS, Media-Bhayangkara.com

Disayangkan, Kepala Desa Janjilobi Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berinisial Mardiyah Hasibuan yang baru menjabat dan menerima SK selaku Kepala Desa dari Bupati Padang Lawas kurang dari dua tahun terkhir, diduga bersepakat dengan suaminya Ginda Hasibuan sikat habis dana sertifikat prona yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Sidimpuan. Tidak cukup sampai disitu, Suami Kades berinisial ‘GH’ melakukan praktek PUNGLI kepada masyarakat sebesar Rp 200 ribu rupiah per sertifikat, menjadi semakin aneh, karena sampai saat ini sejumlah sertifikat yang telah terbit dan diserahkan pihak BPN kepada sang kepala desa, milik beberapa warga sebahagian hilang bagai ditelan bumi.

Menurut Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Abdul Muthalib Hasibuan saat dikonfirmasi pada sabtu (14/4/2018) dikediamannya mengatakan, “Awalnya kades kami ini membanggakan, Keterpilihan Kades Janjilobi dari kaum perempuan menyimbolkan adanya persamaan gender, kemampuan memimpin kaum Hawa dengan kaum Adam memiliki persamaan, namun saat ini sangat mengecewakan masyarakat, setelah Ibu Kades Mardyah Hasibuan duduk ditahta tertinggi Pemerintahan Desa, Ibu Kades Janjilobi ‘MH’ melibatkan suaminya langsung dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan desa termasuk melakukan PUNGLI (Pungutan liar) terhadap masyarakat yang memilihnya.

Dalam pengurusan sertifikat tanah masyarakat, pihak BPN sudah menyerahkan dana sebesar Rp 5 juta untuk mengurus sertifikat masyarakat Desa Janjilobi, tetapi Suami dari ibu Kades Mardiyah Hasibuan berinisial GH tidak bisa memadakan uang yang deberikan oleh BPN, ia tak sungkan-sungkan melaksanakan praktek PUNGLI kepada masyarakat yang memilihnya saat PILKADES sebesar Rp 200 ribu per sertifikat, suami kades kami ini sudah terlalu maju dan seolah-olah dia kebal hukum serta bergaya sebagai pejabat Negara Kepala Desa Janjilobi tanpa aturan.

Tahun 2017 yang lalu, Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang Sidimpuan yang melakukan tugas pendataan dan pengukuran menargetkan 1000 (seribu) sertifikat akan segera diterbitkan, namun karena Kepala Desa Janjilobi Mardiyah Hasibuan yang diperankan suaminya kurang koperatif sehingga tanah perumahan masyarakat yang terdata dan sudah diukur hanya tercapai lebih kurang 500 (lima ratus) lokasi.

Tambahnya, kades Janjilobi MH dan suaminya GH kembali menyayat-nyayat hati masyarakat, ratusan data dan lokasi tanah masyarakat yang telah diukur oleh petugas BPN Padang Sidimpuan tidak diserahkan secara utuh karena dianggap mereka sebagai lawan politik dan tidak memilihnya saat berlangsungnya PILKADES tahun 2016 yang lalu. Data tanah masyarakat yang telah diukur yang sampai ke kantor BPN Padang Sidimpuan hanya berkisar 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) lokasi, situasi ini bagi BPN Padangsidimpuan menimbulkan seribu tanda tanya, Mengapa Kades Janjilobi melakukan hal-hal seburuk ini? Ketua BPD Janjilobi Abdul Motolib Hasibuan mencontohkan sikap Kepala BPN dihadapan Kru media ini.

Salah satu Keluarga masyarakat yang jadi korban Pugli dan Sertifikatnya raib ditangan Kades Janjilobi MH, sebut saja namanya Hendra (samara red.) mengatakan, “ Pungli yang dilakukan oleh oknum Kades dan suaminya itu benar, Sejak Kades Janjinlobi Mardiyah Hasibaun dan suaminya Ginda Hasibuan bersikap tidak profesioanl dalam menjalankan amanah rakyat (seperti sepasang singa lapar red.) ditengah-tengah masyarakat, hati masyarakat semakin terluka dan kecewa, ditambah lagi susahnya mengurus dan menanda tangankan berkas-berkas surat-surat sipil masyarakat, surat-surat untuk kepentingan anak-anak sekolah dan belajar, surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan dan lain-lain bisa mencapai 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari baru ditanda tangani dengan alasan akan dipertanyakan terlebih dahulu dengan seseorang yang diduga sebagai back Upnya, Ungkapnya kecewa.

Sedangkan Sekretaris Desa Janjilobi, Sorat Hasibuan saat dikonfirmasi melalui jaringan telepon, membenarkan adanya PUNGLI kepada masyarakat sebesar Rp 200 ribu dan dilakukan oleh Kepala Desa Mardiyah Hasibuan dan suaminya Ginda Hasibuan. Menurutnya, uang PUNGLI sertifikat itu tidak ia ketahui untuk apa, dengar-dengarnya untuk uang terimakasih, katanya.

Menyikapi keberanian Kades Janjilobi ‘MH’ dan suaminya ‘GH’ dalam melakukan PUNGLI terbuka ditengah-tengah masyarakat, Ketua BPKN (Badan Penyelamat Kekayaan Negara) Kabupaten Padang Lawas yang berkantor di Jl. KH. Dewantara/Ikpos – Sibuhuan berinisial Agnast, ia mengatakan kepada Kru media ini Sabtu (14/4/2018), “Praktek PUNGLI oknum Kades dan kekasihnya itu terlalu berani, jika kita hitung uang yang disikat habis itu, Rp 5 juta dari Kantor BPN ditambah pungli Rp 200 ribu per sertifikat dari masyarakat dengan asumsi sebanyak 376 orang, uang yang di sikat sudah mencapai Rp 80.200.000,- ( Delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Uang sebanyak ini ditingkat desa sudah tergolong besar, inikan Pungli Plus namanya. Hal ini sudah melanggar hukum ditambah lagi melukai hati masyarakatnya, jangan-jangan issu yang saya dengar mengandung kebenaran, dibalik keberanian oknum kades dan kekasihnya itu, ada oknum pejabat dikantor sekretariat Bupati yang back-up kejahatannya, hal ini akan kita selidiki dan akan kita koordinasikan dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Ucapnya. (AG/M-B)

Tinggalkan komentar