Disinyalir Lakukan Praktek Pungli, Kepsek SD Negeri di Pekanbaru Mengaku Ketua LSM

0
481

PEKANBARU, Media-Bhayangkara.com

Kita mengetahui menjadi seorang guru adalalah tugas yang sangat mulia. Untuk itu Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada guru yang ada di indonesia dengan memberikan gaji yang cukup besar kepada Para Guru, mulai dari gaji pokok, gaji sertifikasi, transportasi, gaji 13 (tigabelas) dan lainnya.

Tidak sampai disitu pemerintah juga memberikan berupa Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menunjang dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama dana BOS yang ditujukan untuk setiap sekolah guna memperingan orang tua/wali murid kini banyak menjadi perbincangan. Salah satu perbincangan yang selalu naik ke permukaan adalah tentang penyalahgunaan dana BOS yang masih saja memberatkan para orang tua/wali, dengan tuntutan dari pihak sekolah yang mengharuskan membeli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), uang pembangunan sekolah, dll

Hal ini diketahui terhadap oknum Kepala sekolah SD Negeri 149 Kota pekanbaru, Amir Hamzah, Spd yang beralamat di jalan Tipe VI km 2,5 kecamatan rumbai pesisir. Berbagai cara dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi. Kepala sekolah ini  disinyalir melakukan praktek pungli mulai dari penjualan buku, try out dan uang terobosan dengan alasan bahwa sudah disetujui wali murid, pungkasnya disaat awak media meminta konfirmas pada hari senin, (19/03/2018) yang lalu.

Di tempat terpisah, Wali murid yang enggan disebutkan namanya inisial ‘RS’ ketika di konfirmasi awak media ini pada hari jumat, (06/05/2018) keberatan dengan adanya hal tersebut. Berupaya dan mencoba bertanya langsung kepada pihak kepala sekolah tapi hasilnya sangat mengecewakan, dimana kepala sekolah tersebut marah sambil memukul meja, pungkasnya.

Seraya berkata kepada awak media ini, RS juga menambahkan bahwa kepala sekolah juga mengaku sebagai Ketua LSM sambil menunjukan KTA yang ada di meja kerjanya.

Menurut RS awalnya sewaktu duduk di keas 2 (dua) sekolah dasar hingga kelas 3 (tiga) sekolah menekankan untuk selalu memebeli buku cetak dan LKS hingga saat ini, pernah sewaktu itu membeli buku paket di koperasi sekolah sebesar Rp 355.000 sebanyak 7 buku dan LKS beli di toko fazri Rp 60.000 sebanyak 7 buku, tidak hanya buku saja keponakannya juga yang duduk di kelas 6(enam) wajib mengikuti try out dan terobosan yang mana biaya buat terobosan Rp 100.000/bulan dan try out Rp 90.000/bulan sambil menunjukan bukti pembayarannya kepada tim.

Ketika dikonfirmasi melalui via seluler, Kepala sekolah SD Negeri 149 Amir Hamzah, Spd mengatakan semua itu hasil rapat Komite Sekolah dan pihak sekolah tidak tau apa-apa silahkan cari sekolah yang lain aja karena saya juga ketua LSM “damai ajalah” sebut Amir Hamzah, Spd.

Sanksi Bagi Penyalahguna Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sekolah (“BOS”) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 (“Permendikbud 76/2014”).

Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I huruf C Permendikbud 76/2014, secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1.Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;

2.Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3.Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Ini juga dipertegas dalam sasaran program BOS, yakni semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut:

1.Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).

2.Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi.

3.Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

4.Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

(Deo Febro)

Tinggalkan komentar